Terobosan Pemerintah Baru

0
991

Untitled-5

Pemerintah Aceh dibawah kepemimpi­nan yang baru dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf perlu menciptakan terobosan kinerja yang mampu mem­buat masyarakat Aceh dapat menikmati terhadap program yang diciptakan oleh Pemer­intah Aceh. Program terobo­san yang dimaksud adalah kebijakan penyelamatan (rescue operations) atas per­soalan-persoalan yang amat mendesak dan terdiri dari seperangkat prioritas kebi­jakan yang secara psikolo­gis dapat meningkatkan ke­percayaan masyarakat pada pemerintah baru.

Program tersebut meliputi program percepatan pelaksa­naan tata pemerintahan yang disatukan dalam enam kelom­pok; Pertama, memberantas korupsi. Kedua, membangun aparat yang bersih. Ketiga, mendukung dunia usaha yang akuntabel. Keempat, mencip­takan otonomi daerah yang efektif dan bertanggung jaw­ab. Kelima, menegakkan hu­kum untuk menjamin keadi­lan bagi rakyat. Keenam, me­mantapkan sektor keamanan dan pertahanan.

Adapun program terobosan bagi Gubernur baru dalam memberantas korupsi adalah; Pertama, melaksanakan eksekusi kasus-kasus korupsi cheap jerseys yang telah berkekuatan hu­kum tetap dan menyegerakan penanganan kasus korupsi yang mendapat sorotan dan perhatian masyarakat. Kedua, menerbitkan peraturan Gu­bernur yang memungkinkan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi mendapat dukungan kewenangan, personalia dan pendanaan yang memadai. Ketiga, menghilangkan ham­batan prosedural dalam pen­anganan kasus-kasus korup­si, seperti hambatan dalam pencekalan bagi seseorang yang disangka melakukan korupsi dan cheap NBA jerseys hambatan teknis dalam penonaktifan pejabat yang dinyatakan tersangka korupsi.

Kepercayaan masyarakat yang tinggi pada pemerintah yang baru tersebut, dengan sendirinya membawa suasana perubahan dalam masyarakat Aceh, sebagai akibat und krisis multidimensi yang dike­nal sebagai trustless society berubah menjadi masyarakat yang memiliki tingkat keper­cayaan tinggi pada pemim­pinnya, pada pemerintahnya dan sesama masyarakat itu sendiri. Ini tidak hanya me­ningkatkan legitimasi pemer­intah baru yang amat penting dimiliki Gubernur baru dalam mengatasi aneka persoalan yang kompleks, tetapi juga amat diperlukan untuk ber­jalannya roda pemerintahan yang baik.

Program Prioritas Pemerin­tah Aceh yang lainnya meli­puti; penciptaan kerja, per­tanian, pendidikan (rencana 6% dari APBN), kesehatan, pemberdayaan wanita dan anak-anak, pangan dan nu­trisi yang baik bagi rakyat, reformasi administrasi nega­ra dan e-government secara masif akan dimulai, indus­tri, kebijakan fiskal, masalah buruh, capital market, public sectors, social harmony, ke­sejahteraan, infrastruktur, science and technology, per­tahanan dan keamanan dalam negeri, reformasi ekonomi, kesejahteraan pedesaan dan lain-lain.

David Osborne dalam buku­nya “The Five Strategies for Reinventing Government” mengemukakan adanya lima strategi yangperlu dijalankan oleh suatu pemerintahan yang meliputi; Pertama, Core Strat­egy, intinya adalah maksud dan tujuan dari organisasi pemerintah diperjelas apak­ah, tujuan organisasi, peran­nya apa dan arah yang jelas. Karena biasanya organisasi pemerintah tumpang tindih sehingga tidak jelas fokus­nya. Istilahnya “doing the right things”. Kedua, Con­sequences Strategy, setelah arahnya dan lingkup tugas dan fungsinya diperjelas, maka mulai pembenahan manajemen, kinerja yang op­timum sesuai dengan tugas dan fungsinya,istilahnya “do­ing things right”, dari strat­egy 2,3,4 dan 5.

Ketiga, Customer Strategy, akuntabilitas terhadap apa yang diinginkan oleh raky­at sebagai customer utama dari pemerintahan. Keem­pat, Control Strategy, pem­berdayaan organisasi dan pekerja/pegawai agar lebih bisa memberikan jasa dan pelayanan yang baik bagi MP3 masyarakat luas. Contoh baik adalah istilah kepolisian mis­alnya adalah “to protect and to serve” secara riil. Kelima, Culture Strategy, pendeka­tan budaya dari hati ke hati secara tulus, menghilangkan kelakuan yang tidak baik dari para birokrat, memenangkan hati rakyat bahwa pemerin­tah sedang berbuat sesuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Strategi Pokok

Terdapat strategi pokok dalam program kerja untuk bekal pembangunan selama lima tahun, diantaranya me­liputi ? program pendidikan, kesehatan masyarakat, pro­gram pengentasan kemiski­nan, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Aceh. Ke­mudian melanjutkan program pembangunan infrastruktur perekonomian, meningkat­kan ketahanan pangan dan swasembada beras, jagung, sagu dan sebagainya. Selan­jutnya menciptakan ketahan­an energi dalam menghadapi krisis energi dunia, mencip­takan good government, good corporate governance dan green governance, melan­jutkan proses demokratisasi, melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum dan pem­berantasan korupsi, pengem­bangan teknologi, perbai­kan lingkungan hidup, serta pengembangan budaya bang­sa.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kinerja yang profe­sional pada jajaran struktur kabinet. Mengingat fakta dilapangan yang menunjuk­kan bahwa susunan kabi­net masih kuat akan aroma kompromi politik, dimana dituntut adanya akomodasi politik tiap partai agar pemer­intahan berjalan secara seim­bang dan berkesinambungan. Dibutuhkan suatu mediasi yang mampu menyatukan berbagai kepentingan yang berkecamuk di dalam parle­men pemerintahan. Disini­lah perlunya persamaan visi antara presiden Yudhoyono dan wakilnya Boediono agar mampu berkorelasi dengan orientasi para pejabat pemer­intahan.

Perlunya dukungan dari ma­syarakat guna menumbuhkan semangat kinerja di kalangan pemerintah. Baik dukungan secara materil maupun moril. Dukungan secara moril con­tohnya seperti berperan serta dalam membayar pajak atau­pun biaya opersional lainnya yang melancarkan program kerja pemerintah. Dan secara moril diantaranya dengan menumbuhkan jiwa nasio­nalis kita, contohnya dengan berperan serta dalam men­gawal kebijakan pemerintah melalui suatu forum-forum bebas seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Demikian atmosfer sosio-kultur yang ada pada ranah perpolitikan di Aceh saat ini. Bagaimanapun juga, perlunya peran serta masyarakat dalam proses jalannya pemerintahan sangatlah dibutuhkan. Guna menciptakan kesejahteraan yang merata di segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. seharusnya ini semua menjadi bahan refleksi kita bersama, tentunya re­fleksi yang ditunggangi oleh suatu implementasi ke arah yang lebih baik.

Kejelasan target yang akan dicapai dalam terobosan ker­ja, pertama, program kerja terobosan bidang ekonomi selama terobosan pertama ha­rus menetapkan target yang jelas. Ini terutama yang bu­kan membuat regulasi atau sinkronisasi kebijakan.

Dengan target yang jelas ha­rus mempertimbangkan se­cara rasional, rentang waktu terobosan adalah waktu yang sangat singkat. Dengan be­gitu, kurang tepat memper­juangkan sekaligus mengek­sekusi program kerja yang relatif besar.

Lebih jauh lagi, dengan target yang kurang terukur tersebut sepertinya pemerintah lebih berpretensi untuk memban­gun citra bahwa dalam waktu relatif singkat, banyak hal yang bisa diselesaikan. Ini sangat logis, karena selain pembuatan regulasi dan sink­ronisasi antarinstansi, pro­gram terobosan bidang eko­nomi membutuhkan waktu relatif lama untuk menyele­saikannya.

Kedua, jangan terjebak den­gan cheap NFL jerseys sebagian program yang disusun dan merupakan pro­gram pemerintahan yang lama yang tidak berhasil di­implementasikan. Berpijak pada pelajaran akan kegaga­lan implementasi pada Aceh peri­ode sebelumnya, seharusnya ada modifikasi strategi atas program-program tersebut. Namun, dalam penyusunan program terobosan kali ini, tidak terdapat strategi baru implementasi, sehingga hasil­nya bisa ditebak arahnya. in­tinya pemerintah sampai saat ini telah melakukan banyak hal, sehingga pada batas tera­khir terobosan pertamanya, program ekonomi yang telah disusun dipastikan rampung 100 persen.

Optimisme dan klaim keber­hasilan harus ada. Realitas ini memang tidak dapat dilepas­kan dari banyaknya isu-isu lain yang harus ditanggapi oleh pemerintah. Isu-isu yang harus ditanggapi memang ter­kait secara langsung dengan pemerintah, sehingga energi pemerintah tidak terbuang se­cara cuma-cuma.

iklan bottom