Harapan baru wilayah Timur Aceh Selatan

1
1333

aceh-selatan

POLITIKACEH.COM – Aceh Selatan, salah satu kabupaten tertua di Aceh yang peningkatan status sejak 10 Oktober 1945, dengan membentuk kewedanaan Tapaktuan dan atau sering dikenal dengan KNID (Komite Nasional Daerah), bersatunya tiga kewedanaan yaitu kewedanaan Tapaktuan, Kewedanaan Bakongan serta Kewedaan Singkil telah disetejui Izin Prinsip oleh Residen Aceh T. Nyak Arif dan Ketua KIND Aceh T. Mahmud, untuk melakukan Rapat pemilihan Bupati Aceh Selatan, proses tersebut dilaksanakan pada 18 Mei 1946 dengan dimenangkan oleh M. Salim Hasyimi, Bersamaan dengan itu resmilah Aceh selatan menjadi Kabupaten yang otonom, Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-undang Darurat no 7 tahun 1956 pada tanggal 4 November 1956.

Sejak lahirnya Kabupaten Aceh Selatan Dulu cakupan wilayah sangat luas sekali, dari Kecamatan Babah Rot (berbatasan dengan Aceh Barat waktu itu, sekarang terpisah dengan Aceh Selatan) hingga  ke Singkil dan Subulussalam (dekat dengan perbatasan Provinsi Sumatera Utara). Wilayahnya memanjang di pantai barat hingga pantai selatan Aceh, dengan sebagian besar penduduk bermukim di wilayah pesisir. Sampai kemudian pemekaran terjadi dimana-mana, setelah Undang-Undang No 4 Tahun 2002 dikeluarkan, Aceh Selatan pun dimekarkan menjadi tiga kabupaten, mengikuti beberapa kabupaten lainnya di Aceh yang terlebih dahulu terjadi pemekaran. Dua Kabupaten yang dimekarkan dari Aceh Selatan terdiri dari Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan Aceh Singkil, Sepuluh Tahun Setelahnya Kabupaten Singkil juga melahirkan satu Kota Madya yaitu kota Subulussalam.

Saat ini Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan dan terbagi lagi menjadi 260 Gampong, dengan jumlah penduduk 208.002 jiwa (data BPS dan Pemerintah Aceh tahun 2012), dengan luas wilayah 3.851,69 Km³.

Luasnya kabupaten Aceh Selatan menjadi alasan masyarakat Wilayah timur Aceh Selatan meminta daerah mereka dimekarkan dari kabupaten Aceh Selatan, selain dari factor Sumber daya alam dan sumber manusia yang cukup efektif dan potensial untuk dikembangkan.

 

 

Aceh Selatan Mekar lagi

Kluet raya merupakan gabungan dari 5 (lima) kecamatan yang pada umumnya dinisbatan dengan kata Kluet, yaitu. Kluet Utara, Kluet Selatan, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Pasie Raja. Pada dasarnya kluet hanya dibagi 2 (dua) kecamatan saja, yaitu Kluet Utara dan Selatan, akan tetapi kemudian dikarenakan oleh perkembangan daerah serta unsur kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga kluet pecah menjadi 5 (lima).

 

Wacana pemekaran Pemerintahan Kota Kluet Raya muncul di masyarakat yang Wacana dipelopori oleh para elit politik terutama Para Langgota DPRK Aceh Selatan dari daerah pemilhan Kluet serta para Pejabat Eselon II dan III di kabupaten Aceh Selatan yang mendapat Restu dan dukungan dari Bupati Aceh Selatan yang berasal dari Kluet, dimana kluet yang merupakan bagian dari Aceh Selatan, kemudian ingin dimekarkan lagi menjadi sebuah kota pemerintahan. Wacana Pemekaran tersebut untuk mengembangan wilayah baru dalam rangka memudahkan proses administrasi, mencipatakan pembangunan, mensejahterakan rakyat.

Sepak terjang Panitia Pemko Kluet Raya sangat massif di Aceh Selatan, dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mereka dapatkan baik secara kelengkapan Administrasi maupun secara pendanaan yang memang bersumber dari masyarakat Kluet, baik dari pegawai negeri sipil, pengusaha maupun dari gampong-gampong.

 

Pasca Penanda Tanganan damai Aceh dan kembalinya para kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah-tengah masyarakat dan berganti nama menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA), membawa angin segar di daerah yang merupakan Markas Besar para KPA wilayah Lhok Tapak Tuwan ini dengan mengusulkan Tokoh GAM Aceh Selatan yang berasal dari Kluet menjadi Bupati Aceh Selatan, Pembentukan pemko Kluet Raya mendapat dukungan besar dari kalangan KPA dan Partai Politik dibawah Payung KPA yaitu Partai Aceh, dengan  hadirnya Tokoh-tokoh KPA/PA Aceh Selatan didalam struktur Panitia dan menjadi Leader untuk proses percepatan pembentukan Pemko Kluet Raya.

 

Pelibatan tokoh-tokoh KPA/PA di dalam kepanitiaan Pemko Kluet Raya sangat berpeluang besar pada proses percepatan Pembentukan Pemko Kluet Raya dikarena pucuk Pimpinan Aceh (Gubernur) saat itu di jabat oleh Irwandi Yusuf yang juga dari kalangan KPA/PA. Irwandi Yusuf, Selaku Gubernur Aceh saat itu menyampaikan sebuah syarat untuk memberikan persetujuan dimekarkannya Kluet Raya, dua pesan irwan yusuf diantaranya: Melengkapi syarat Adminstratif pemekaran sesuai Undang-undang dan di pemilu Legeslatif partainya harus mendapat kursi mayoritas di Dapil Kluet Raya. Kedua syarat tersebut sudah dikabulkan oleh masyarakat Kluet dengan perolehan empat kursi dari sepuluh kursi untuk anggota DPRK dan satu kursi untuk anggota DPRA, janji seorang Gubernur pun di tagih dan membawa kekecewaan dikalangan panitia dan masyrakat Kluet Raya, ketika seorang gubernur tidak bias menepati janjinya, kekecewaan masyarakat Kluet terhadap Irwandi Yusuf dibalas dengan mengalahkan Irwandi Yusuf di Pilkada Aceh tahun 2012 walaupun saat itu Irwandi Yusuf berpasangan dengan Muhyan Yunan yang salah satu merupakan putra terbaik Aceh Selatan.

Pada tahun 2012 Aceh kembali di pimpin oleh elit KPA/PA, semangat kepanitiaan Pemko kluet Raya tidak padam, pertemuan dan lobi untuk mendapatkan persetujuan Gubernur terus di tingkatkan baik menjumpai gubernur Aceh di Banda Aceh maupun menghadirkan Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah di Kluet Raya untuk menampakan besar dan antusias masyarakat Kluet Raya untuk pembentukan Pemko Kluet Raya, kehadiran Gubernur Aceh di kawasan Kluet Raya yang di sambut oleh ribuan masyarakat Kluet Raya hanya mendapatkan penantian panjang setelah mendengan Tanggapan bahwa Pemekaran Kluet Raya harus dipelajari lagi, Gubernur Aceh menanggapi dengan baik permohonan seluruh masyarakat Kluet Raya yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Pemekaran Pemko Kluet Raya H. Abd. Muthaleb, tetapi Gubernur meminta waktu untuk mempelajari kembali karena masalah pemekaran Pemko Kluet Raya belum pernah diketahuinya.

Dr. Zaini Abdullah selau Gubernur Aceh akan mempelajari kembali  tentang berkas permohonan dari Masyarakat Kluet Raya dan Gubernur juga menyampaikan usulan pemekaran, tatapi dalam aturan kalau itu dilakukan pemekaran dengan otomatis Pertahanan dan Keamanan akan bertambah maka sebelum itu kita setujui kita harus berpikir matang-matang, sambung Gubernur.

Saetelah Gubernur menyampaikan tanggapan permohonan masyarakat Kluet Raya beliau juga mengatakan bahwa dengan disahkan Qanun Lembaga Wali Nanggroe maka akan lebih cerah untuk kedepan, karena kalau kita tidak bersatu, bagaimana mungkin  untuk kita bangun Aceh sesuai dengan Qanun dan UUD UUPA yang telah ditetapkan di Helsingki.

Pada April 2015, panitia pembentukan Pemko Kluet Raya kembali menjumpai Gubernur Aceh untuk mempertanyakan tentang pembentukan Kluet Raya di Pendapa Gubenur Aceh, pada kesempatan tersebut Gubenur Aceh meminta kepada panitia untuk menyatukan aspirasi pemekaran dengan dua wilayah lainnya di Aceh Selatan yang juga meminta daerahnya dimekarkan dari Aceh Selatan yaitu Eks Kewedanaan Bakongan Raya dan Pemko Trumon Raya.

Eks kewedanaan Bakongan merupakan eks kewedanaan , dari 21 daerah kewedanaan di Aceh, hanya kewedanaan Bakongan yang sampai hari saat ini belum ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten, hal ini menjadi alasan kuat Bakongan Raya meminta daerah mereka untuk dimekarkan dari Aceh Selatan, bukan karena faktor sejarah kewedanaan saja. Jarak tempuh antara Trumon ke kabupaten induk, Aceh Selatan sangat dimungkin untuk pemekaran itu direstui pemerintah Aceh dan pusat.Sebab, selain pembangunan yang kurang tersentuh, pelayanan administrasi pemerintahan di daerah itu juga menghabiskan waktu dua jam perjalanan-menuju ke Tapaktuan, Aceh Selatan, sebagai kota pelayanan administrasi kabupaten. Rencana Pembentukan Kabupaten Bakongan Raya di cetus oleh Ulama Besar Aceh Selatan serta Tokoh-tokoh Bakongan Raya Baik yang berdomisili di Aceh Selatan maupun diluar Aceh Selatan.

Rencana Pembentukan Kabupaten Bakongan Raya yang terdiri mendapat ganjalan dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang dan  Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan daerah. Persoalan persyaratan yang diberikan pemerintah terhadap pemekaran kabupaten membuat panitia harus membuat strategi lain, Pada pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, Bakongan-Trumon berhasil memekarkan dua kecamatan tambahan. Dari empat menjadi enam kecamatan (Kecamatan Awal Bakongan, Bakongan Timur, Trumon dan Trumon Timur. Kecamatan Tambahan: Kecamatan Kota Bahagia, Kecamatan Trumon Tengah), sebagai syarat untuk dapat dilakukan pemekaran kabupaten Bakongan Raya, Peresmian Kecamatan Kota Bahagia hasil pemekaran dari Kecamatan Bakongan, dan Kecamatan Trumon Tengah di Desa Buket Gadeng, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, dilakukan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada Februari 2011.

Di akhir tahun 2014 wacana pemekaran Aceh Selatan bagian timur munguat lagi dengan strategi yang berbeda, dengan mewacanakan menyatukan tiga daerah yang meminta pemekaran. Hal ini disambut baik oleh masyarakat Kluet dan Trumon terutama para tokoh masyarakat yang konsen terhadap pemekaran Aceh Selatan.

Tarik Ulur Kluet – Bakongan, Akan Aceh Selatan Jaya

Sebenarnya, tarik-ulur pemekaran Kabupaten Bakongan-Trumon, sudah terjadi sejak pemerintahan Aceh Selatan dipegang Ir. H. Teuku Machsalmina Ali. Selama dua periode kepemimpinannya, Bakongan-Trumon sempat bersatu dengan Kluet Raya. Soal gagasan nama kabupaten saat itu, disebut Kabupaten Bakongan Raya. Tapi, kemudian panitia pecah kongsi, ini karena tarik-ulur soal letak ibukota kabupaten. Panitia dari Kluet menginginkan, kantor dibangun di Kluet Raya. Namun, tokoh masyarakat Bakongan-Trumon yang tergabung dalam panitia Bakongan Raya tak sepaham. Mereka berpendapat  ibukota kabupaten di Bakongan. Alasannya, jarak administrasi antara kabupaten induk lebih tepat, bila dibandingkan kantor kabupaten baru di Kluet Raya, Kota Fajar, Aceh Selatan. Akibat kisruh internal ini, panitia pemekaran lebur. Kluet Raya dan Bakongan-Trumon membentuk panitia, sendiri-sendiri.

 

Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra SH, pada setiap kegiatan yang dihadiri baik di bakongan Raya maupun Kleut Raya, selalu mendorong dan menyarankan untuk kedua panitia (Trumon dianggap bagian dari Bakongan Raya)  untuk menyatu antara Kluet Raya. Dan Bakongan Raya “Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Bakongan-Trumon tidak mencukupi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk sebuah daerah kabupaten pemekaran dan juga Peta Kluet bisa merusak Peta Wilayah dari Kabupaten Induk”. HT Sama Indra mencontohkan, terwujudnya pemekaran Kabupaten Aceh Singkil, karena mereka menyatu dengan Subulussalam. Walau akhirnya mereka berpisah juga dengan pembentukan Pemko Subulussalam. “Jadi harus bersatu dulu seperti Singkil dan Subulussalam.

Sinyal dukungan pemekaran dari bupati Aceh Selatan di respon oleh kalangan panitia pemekaran dengan mengadakan pertemuan awal yang dihadiri oleh masyarakat kluet dan trumon,  perubahan status pemekaran Pemkab merupakan kesepakatan bersama, dan melahirkan Pemkab Kluet Raya “Kami tetap berpegang teguh pada prinsip awal, bergabung dan sama-sama memperjuangkan pemekaran. Jika tidak serius dan terus terlalaikan serta tidak kompak, maka kami akan bergabung dengan Pemko Subulussalam untuk mendapat kesejahteraan,” dan ini menjadi slogan awal masyarakat Trumon Raya dalam mendukung Kesepakatan Bersama Terbentuknya Pemekaran dengan Nama “Kabupaten Kluet Raya”, di pertemuan itu juga telah terbentuk kepanitiaan bersama antara Kluet Raya dan Trumon Raya. Selain kepanitiaan, Musyawarah tersebut juga merumuskan hal-hal yang bisa meminimalisir masalah yang akan timbul dimasa mendatang, dan rumusan itu meliputi.

  1. Nama calon kabupaten di sepakati Bersama
  2. Calon Ibukota Kabupaten di Usulkan tiga kecamataan
  3. Calon Ibukota Kabupaten mengikuti Alur Verifikasi dari Aturan Pelaksana Undang-undang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah
  4. Susunan Kepanitiaan di sepakati dari musyawarah besar masyarakar Kluet, bakongan dan Trumon.

Tidak terlibatnya kepanitiaan Pemekaran Bakongan Raya, memiliki alasan yang sangat kuat, panitia Pemekaran Bakongan Raya tetap berpegang teguh pada cita-cita, adapun alasan tidak ikut serta Panitia Bakongan Raya yakni:

  1. Kewedanaan Bakongan merupakan kewedanaan tertua yang belum dijadikan kabupaten
  2. Cakupan wilayah kewedanaan bakongan meliputi wilayah kluet dan trumon
  3. Calon ibukota kabupaten terletak di kecamatan bakongan yang merupakan ibukota eks kewedanaan Bakongan tempo dulu
  4. Kantor-kantor pemerintahan harus berada di bakongan

Perbedaan pandangan dalam merumuskan penyatuan kepanitiaan pemekaran telah dicoba dengan berbagai strategi, termasuk melobi tokoh-tokoh dari bakongan raya untuk pemekaran ini disatukan dengan hasil kesepakatan bersama. Awalnya kepanitiaan bakongan Sepakat ber syarat, yaitu adanya kesepakatan tertulis yang memiliki hukum tetap dan kuat, semua keingian Bakongan Raya tertuang didalam surat perjanjian tersebut.

Permasalahan antara Kluet dan Bakongan yang tidak kunjung selesai ini, di fasilitasi oleh Pihak Bupati Aceh Selatan untuk menyatukan semua tokoh dengan mengudang tokoh-tokoh masyarakat Kluet, Bakongan dan Trumon (tokoh masyarakat yang hadir mayoritas Tim Pemenangan dari Bupati Aceh Selatan), dan menunjukkan Kepanitaan Pemekaran serta nama Calon Kabupaten dengan nama Kabupaten Aceh Selatan jaya.

Keputusan yang peroleh dari pertemuan di Pendopo Bupati tersebut mendapat penolakan dari mayarakat Kluet dan di tambah lagi ketika kepanitiaan yang dibentuk oleh Bupati aceh Selatan telah memutuskan, bahwa kecamatan Bakongan sebagai Usulan Calon Ibukota Kabupaten. Penolakan Tokoh masyarakat Kluet dituangkan dalam pernyataan di berbagai pertemuan masyarakat kluet yang difasilitasi oleh mahasiswa di kecamatan kluet utara, beberapa pernyataan dan tanggapan berupa:

  1. Kepanitiaan Bukanlah Refresentatif dari masyarakat Kluet dan Meminta untuk dilakukannya musyawarah tiga wilayah (Kluet, bakongan dan Trumon) untuk menentukan dan memilih kepanitiaan.
  2. Penunjukan kecamatan bakongan sebagai Calon Ibukota kabupaten tidak berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
  3. Nama Kabupaten Aceh Selatan Jaya di identikkan dengan nama sebuah Perusahaan Angkutan Umun di Aceh Selatan

Sementara itu, kepanitiaan yang dibentuk Bupati Aceh Selatan terus melakukan konsilidasi untuk menyelesaikan persyaratan Administrasi dan juga dukungan dari berbagai elemen. Dukungan dari masyarakat Aceh selatan Nampak dari pernyataan pimpinan lembaga-lembaga, walaupun dukungan tersebut bukanlah sebuah bentuk konkrit sepakat atau tidaknya Aceh Selatan di mekarkan, hal ini Nampak dari pernyataan Pimpinan KPA/PA Aceh Selatan yang mendukung Pemakaran dengan berdasarkan Musyawarah tiga wilayah dan juga harus merujuk pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tetang pemekaran Daerah, dukungan dan Apresiasi juga diberikan oleh Fraksi-fraksi DPRK Aceh Selatan terhadap kinerja bupati yang telah menyatukan tiga wilayah yang meminta pemekaran.

Beberapa hal yang telah Panitia Pemekaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya untuk mewujudkan lahirnya kabupaten baru di wilayah timur Aceh Selatan:

  1. Penyusunan Panitia Pemekaran yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Selatan
  2. Surat Permohonan kepada Bupati Aceh Selatan dan DPRK Aceh Selatan untuk dimekarkan dengan lampiran aspirasi masyarakat yang di tanda tangani oleh kecik-kecik Gampong di 11 kecamatan yang merupakan cakup wilayah calon kabupaten Aceh Selatan jaya
  3. Membuat Kajian Ilmiah dan Naskah Akademik tentang Pemekaran Aceh Selatan Jaya dengan Menurunkan Ahli dari Universitas Syiah Kuala.
  4. Persentasi tentang rencana Pemekaran kepada Wakil gubernur Aceh
  5. Meminta Dukungan kepada Tokoh Aceh Di Pusat serta dukungan dari DPR RI dan DPD RI
  6. Persiapan Pendanaan untuk kepentingan kepanitiaan dalam melakukan kerja-kerja pemekaran.

Kerja-kerja yang dilakukan oleh kepanitiaan ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal bila hanya sebuah kata dukungan dari seorang bupati Aceh selatan tanpa mengawal dan mempresure kerja-kerja bupati untuk serius tanpa efek kepentingan politik terhadap masyarakat kluet, bakongan dan trumon. Sampai saat ini, bupati Aceh Selatan belum merumuskan konsep pembangunan Aceh selatan dengan semangat pemekaran, hal ini terlihat Karena belum adanya Kajian daerah yang lahir dari pemerintah Aceh Selatan mengenai layak atau tidak Aceh Selatan dimekarkan, dan atau sebuah rumusan dari Bappeda Aceh Selatan mengenai kesiapan Aceh Selatan bila dimekarkan, dikaji dari faktor Ekonomi dan keuangan daerah, dan juga dari sisi penganggaran keuangan Aceh Selatan baik di anggaran perubahan Maupun Anggaran murni Aceh Selatan di 2016 nanti, harus dirumuskan dengan konsep Anggaran yang mementingkan kepentingan lahirnya kabupaten baru di aceh selatan, sehingga bila Aceh Selatan Jaya terwujud, tidak menjadi beban yang terlalu besar untuk membiayainya.

Rangkuman

Terbentuknya Kabupaten di wilayah Timur Aceh Selatan, merupakan harapan mayoritas dari masyarakat, Selain bisa memperpendek rentang kendali pemerintahan juga dapat mensejahterakan masyarakat di 11 kecamataan dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang sangat berpontesi untuk kembangkan.

Wacana Pemekaran di wilayah Timur Aceh Selatan:

Pemko Kluet Raya.

  1. Kecamatan Pasie Raja
  2. Kecamatan Kluet Utara
  3. Kecamatan Kluet Tengan
  4. Kecamatan Kluet Selatan
  5. Kecamatan Kluet Timur

Terganjal pada letak Georafis wilayah yang merusak peta wilayah kabupaten aceh Selatan dimana letak wilayah kluet memotong kabupaten Aceh Selatan dengan kecamatan Bakongan

Kabupaten Bakongan.

  1. Kecamatan Bakongan
  2. Kecamatan Bakongan Timur
  3. Kecamatan Kota Bahagia
  4. Kecamatan Trumon
  5. Kecamatan trumon Tengah
  6. Kecamatan Trumon Timur

Terkendala pada jumlah penduduk, usia kecamatan yang baru dimekarkan tidak memenuhi persyaratan di dalam PP No 78 tahun 2007

Pemko Trumon

  1. Kecamatan Trumon
  2. Kecamatan trumon Tengah
  3. Kecamatan Trumon Timur

Masih dalam wacana dan kesepakatan Awal masyarakat Trumon.

Kabupaten Aceh Selatan Jaya.

Meliputi Pemko Kluet Raya, Bakongan Raya dan Trumon Raya

Perdebatan tentang rencana pemekaran Aceh selatan sebenarnya sudah terjadi saat pemerintah Aceh Selatan dipimpim oleh T. machsalmina Ali yang merupakan putra kelahiran Kluet, dan perdebatan ini muncul kembali dengan persoalan yang sama, selain permasalahan letak Ibukota Kabupaten, Nama Kabupaten, letak kantor pemerintahan, susunan kepanitiaan, juga muncul isu-isu miring, kalau pemekaran tersebut yang difasilatasi oleh Bupati Aceh Selatan merupakan strategi politik untuk menuju kepemimpinan periode kedua di Aceh Selatan pada pemilukada Aceh Selatan yang akan datang, hal ini Nampak pada pada penyusunan kepanitiaan yang mayoritas merupakan Tim pemenangan bupati aceh selatan disaat Pemilukada Aceh selatan 2013 lalu serta keputusan yang hanya mementingkan keinginan masyarakat bakongan dan juga tidak mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat kluet dan trumon.

Dukungan T. Sama Indra selaku Bupati Aceh Selatan terhadap pemekaran tidak disertakan kebijakan-kebijakan sebagai kepala pemerintah daerah, jelas terlihat kalau pengesahan Anggaran perubahan Aceh Selatan dan Rencana pembangunan Aceh Selatan tidak berlandaskan semangat pemekaran, dimana pengusulan Anggaran masih memakai standarisasi pembangunan sebagaimana biasanya, belum di rumuskannya Kajian Daerah sebagai syarat sebuah pemekaran yang di amanahkan pemerintah yang tertuang layak atau tidak Aceh Selatan di mekarkan baik letak wilayah, sumberdaya Alam, sector Ekonomi/kemampuan daerah untuk membiayai kabupaten baru dan kabupaten induk setelah dimekarkan.

Bappeda Aceh Selatan juga tidak berperan mendorong keputusan bupati untuk rencana pemekaran, yang seharusnya Bappeda memiliki cukup data dan rencana sebuah pembangunan di Aceh Selatan.

Setelah pembentukan Pansus DPRK Aceh Selatan tentang Pemekaran Aceh Selatan Jaya, tetapi DPRK Aceh Selatan belum membuat Kajian Daerah yang akan diparipurnakan untuk memutuskan setuju atau tidaknya pemekaran Aceh Selatan Jaya, walaupun dukungan secara Fraksi-Fraksi dan juga dorongan dari Parpol pengusungnya telah menyatakan dukungan terhadap pemekaran Aceh Selatan Jaya.

Yang harus disikapi adalah permintaan tokoh pemekaran Kluet, dan juga Mahasiswa kluet yang sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh Bupati aceh Selatan juga panitia Pemekaran bentukan bupati, yang saat ini panitia pemekaran kluet masih massif dalam konsilidasi untuk memekarkan Kluet menjadi Pemko Kluet Raya dan tidak terlibat dalam pemekaran Aceh Selatan Jaya. Dan juga hasil musyawarah masyarakat trumon yang tetap memperjuangkan daerah mereka menjadi Pemerintah Kota serta meminta kepada Pihak-pihak tidak membawa nama Trumon untuk kepentingan pribadi.

Rencana Pemekaran Aceh Selatan Jaya, harus dikawal oleh mereka yang memahami aturan pemekaran daerah dan juga panitia pemekaran harus terbuka dan tidak alergi dengan tanggapan-tanggapan yang sebenarnya ingin mempercepat proses pemekaran serta menjauhkan pemekaran untuk dijadikan isu Politik para pelaku politi praktis.(rh/rm)

iklan bottom

1 KOMENTAR

  1. […] pertanggungjawaban terkait kasus pelanggaran HAM Peristiwa Jambu Keupok 2003 di Aceh Selatan –dalam masa jabatannya sebagai Bupati Aceh Selatan, Aceh Selatan mengalami pemekaran daerah, memuncul… (2002) –mendirikan pabrik penyulingan kelapa sawit milik Pemkab; namun belakangan pabrik […]

Comments are closed.