Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pusat Analisis Kajian Dan Advokasi Rakyat (DPP PAKAR) Aceh Muhammad Khaidir, SH, sangat menyesalkan sikap Pemerintah Aceh yang ngotot mengadakan pertemuan kembali terkait rencana hutang ke luar negeri, (18/10)
Rapat yang di adakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang di hadiri Teungku Muharuddin Selaku ketua, Ketua Komisi III dan Para ketua Fraksi.
Yang kita sesali pertama, Ngototnya Pemerintah Aceh atau gubernur Aceh berutang ke Bank Jerman (KFW) dengan kondisi kemiskinan dan keuangan Aceh yang berlimpah, namun masih saja lakukan pinjaman ke Bank konvensional Jerman.
Kedua, pinjaman hutang dari Bank Jerman senilai 1.3 triliun lebih dengan bunga mencapai 1 Triliun lebih ini adalah prinsip bisnis.
Ketiga, tertutupnya pembahasan terkait rencana Pemerintah Aceh hutang ke luar negeri, kemudian pembahasan tersebut tidak tertutup kemungkinan akan di sepakati kelak.” Ujar Khaidir.
Pakar Aceh mengajak masyarakat Aceh dan komponen elemen sipil untuk menolak keras rencana Pemerintah Aceh untuk berhutang ke Bank Konvensional Jerman senilai 1,3 triliun lebih. “ulas Khaidir.
Khaidir mengatakan, “Rencana hutang tersebut sangat berdampak Membebankan generasi Aceh kedepan dalam pembayaran hutang ke Bank Jerman selama 13-15 tahun kedepan. Bertentangan dengan Qanun keuangan Aceh yang berlandaskan syariah”.
“Kami mendesak kepada DPR Aceh untuk menolak tawaran hutang ke Bank Jerman oleh Pemerintah Aceh senilai 1,3 triliun lebih,” tegas Khaidir.
“Terkait RS regional saran kami gunakan Anggran Aceh yang setiap tahunnya terjadi Silpa 1 Triliun lebih malah. Dengan pembangunan RS regional secara bertahan dengan tidak berhutang ke Bank konvensional Jerman yang dapat membebankan pembayaran oleh Anak cucu Aceh kedepan” saran Khaidir.||(IY)