POLITIKACEH.COM | Banda Aceh,- Pengalihan dana Otsus dari Kabupaten/Kota ke Provinsi akan menghambat laju Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota, demikian ungkapan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhamadiyah Aceh (Unmuha) . Kamis (24/11).
Akmal menilai hal tersebut akan berdampak pada tindakan diskriminasi terhadap Kabupaten/Kota nantinya.
Akmal khawatir nantinya Kepala Daerah yang dekat dengan Pemerintah Propinsi akan mendapat hak yang lebih ketimbang Kepala Daerah yang kurang memiliki emosional dengan Pemerintah Propinsi. ujarnya
Iklan Muallem - TA KhalidAkmal berpendapat bahwa dana otsus yang ditransfer 40 persen ke setiap Kabupaten/Kota itu masih sangat minim, untuk itu seharusnya pihak DPR Aceh selaku wakil masyarakat bisa mempertimbangkan dan bisa mengambil tindakan yang pro rakyat.
Untuk itu Akmal meminta dana Otsus untuk Kabupaten Kota bisa ditambahkan sehingga bisa mempercepat laju pembangunan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di Daerah khususnya sehingga bisa terciptanya kesejahteraan di Kabupaten / Kota seperti yang kita harapkan bersama.
Akmal juga menyinggung temuan BPK di beberapa Kabupaten Kota yang bahwa penggunaan dana Otsus yang tidak tepat sasaran, sebaiknya hal tersebut jadi pelajaran berharga untuk bisa diperbaiki pada masa yang akan datang baik mekanisme maupun realisasinya.
Dalam hal ini akmal meminta penyalahgunaan anggaran yang di lakukan oleh oknum yang teridikasi penyimpangan harus ditindak lanjut dan diproses secara hukum.
Pada kesempatan tersebut Akmal berharap pada DPR Aceh untuk membangun Aceh secara menyeluruh baik di tingkat Kabupaten / Kota maupun tingkat Propinsi sehingga mendapatkan hak yang sama. Pungkas Presma Unmuha.(Hs/Tom)
