POLITIKACEH.CO | Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (DPP PAKAR) Muhammad Khaidir, S.H menilai Pemilihan Kepala daerah di Provinsi Aceh bisa di hitung puluh hari lagi, namun tingkat partisipasi pemilih masih rendah, namun tidak tertutup kemungkinan angka Golongan putih (Golput) semakin tinggi di Aceh. Minggu (08/01/17)
Penyelenggara Pilkada yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Kabupaten/kota masih lemah dalam tahapan sosialisasi dan pendidikan memilih kepada masyarakat untuk memilih pada 15 februari 2017.
Kata Khaidir sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Kabupaten/kota sangat lemah. lemahnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu yang berimplikasi ketidakpahaman masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur/Bupati dan wakil bupati/Walikota dan wakil walikota di Provinsi Aceh
Seperti Baliho para Anggota KIP Aceh yang seperti Boy Band namun tulisan tanggal kapan diadakan pemilihannya sangat kecil.
“Tidak hanya itu, sosialisasi ke masyarakat tidak menyeluruh namun pada kenyataannya hanya di perkotaan saja dan itupun beberapa titik. kemudian ironisnya Promosi Kampanye KIP menggunakan Baliho Besar sangat menguras dana terlalu tinggi dengan hasil tidak memuaskan dalam hal mengajak masyarakat untuk memilih pada pilkada” tegas Khaidir juga asli putra Peureulak.
Sosialisasi yang sudah dilaksanakan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada kenyataannya dilapangan banyak yang tidak mengetahui akan adanya Pilkada di Aceh, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan wakil walikota di Provinsi Aceh.
“Jika dipresentase 25% yang tahu, 30% tahu ada Pilkada namun kapannya tidak tahu, 45% tidak tahu sama sekali” artinya apa lemahnya sosialisasi yang di lakukan oleh penyelenggara Pilkada. Melihat partisipasi Rakyat Aceh pada Pilkada Aceh yang lalu tahun 2012 hanya mencapai 62% pemilih dan 38% angka Golput. Tidak tertutup kemungkinan Angka Golput Pilkada Aceh tahun 2017 akan meningkat. Karena sedari awal meremehkan substansi penting proses Pilkada yaitu sosialisasi yang terstruktur, sistematis dan massif.
Dalam proses sosialisasi KIP tidak bersikap profesional dan kurang kreatif ditunjukan sosialisasi yang bersifat ceremonial serta lemahnya Monitoring dan Evaluasi oleh KIP dan Kabupaten/Kota di Aceh terhadap PPK dan PPS dalam proses sosialisasi. Ini menjadi bahan evaluasi kepada penyelenggara untuk menghadapi Pilkada yang tinggal puluhan hari lagi.
Kita berharap penyelengga Pilkada yaitu KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat secara menyeluruh dengan tidak cukup sebatas Baliho BoyBand besar dan acara seremonial semata, melainkan meningkatkan sosialisasi yang terstruktur, sistematis dan massif serta mengevaluasi kinerja PPK dan PPS dalam Proses sosialisasi.||(ROM)