DPW PAKAR Bireun Dukung Sikap Pemerintah Aceh dan DPR Aceh Untuk Tim Khusus Pengawal UUPA

0
111

POLITIKACEH.CO | Banda Aceh (26/08) – Mengingat undang undang otonomi khusus dan keistimewaan Aceh (UUPA No.11/2006) Sering terjadi polemik serta terjadi konflik kepentingan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan Aceh saat terbitnya peraturan perundang undangan baru di tingkat nasional (Pemerintah Pusat).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pusat Analisis dan Kajian Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR Bireuen) M.Iqbal S.sos, meminta pemerintahan Aceh bersama DPR Aceh untuk membentuk segera Tim Khusus Pengawal dan penyelamat undang undang pemerintahan Aceh No.11 Tahun 2006.

” Melalui sebuah payung hukum pergub atau qanun Aceh Kami di PAKAR Aceh serta Pakar Bireuen sangat mendukung segera dibentuk hal tersebut, karena penting dan urgent demi harkat dan martabat rakyat Aceh kedepannya”. Ujar Iqbal

Hal ini disampaikan oleh ketua Pakar Bireuen kepada awak media saat diminta tanggapanya terkait problema UUPA saat terbitnya undang undang baru secara Nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait hal ikhwal Aceh.

Menurut Iqbal PAKAR Bireuen, Pemerintah Pusat dan pemerintah Aceh jangan mengabaikan suatu mekanisme yang sudah disepakati antara Pemerintah dengan Pemerintah Aceh dalam sebuah UUPA No. 11 tahun 2006, ini merupakan sebagai tindaklanjut dari kompromi politik GAM-RI dalam Mou Helsingki secara damai.

Ia melanjutkan, Bila hal demikian terus saling dipertontonkan sungguh sangat di sayangkan atas sikap pemerintah terhadap Aceh. Kita sangat khawatir bila suatu masa kedepannya, bila terjadi gejolak pemberontak lagi kepada pemerintah pusat, siapa yang akan bertanggungjawab saat anak cucu rakyat Aceh tidak sabar lagi atas kebohongan dan ketidakikhlasan pemerintah terhadap nasib perdamaian aceh yang disepakati merugikan hak Aceh.

Seperti tersebut pada Pasal 7 Ayat (1) “Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menjalankan Kewenangan disegala sektor Publik, kecuali 6 hal yang menjadi kewenangan Pemerintah”.

Dan kembali dipertegas dalam Pasal 8 Ayat (2) “Rencana Pembentukan Undang Undang Oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh”.

Serta Ayat (3) “Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang akan dilakukan oleh pemerintah dilakukan konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh.

Dan kembali dipertegas dalam penutup Pasal 269 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) UUPA No.11/2006 harus disesuaikan dengan Undang Undang Otonomi bersifat Khusus Aceh “. sebut Iqbal Pakar Bireuen

Sehingga perlu mendesak pemerintah untuk menghormati dan menghargai sebuah Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat Otonomi Khusus dan bersifat Istimewa dalam UUD 1945 Pasal 18A dan 18B UUD 1945.

Aceh paska GAM-RI berdamai dengan pemerintah, Aceh jelas merupakan suatu Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa serta memiliki payung hukum sendiri, yaitu Undang Undang bersifat Khusus dan bersifat Istimewa dan jelas diatur secara spesifik. Seperti Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Papua, DIY Jogyakarta. Tutup Iqbal Pakar Bireuen [PONCUT]