POLITIKACEH.CO | Banda Aceh (22/09) – Terkait pencabutan pasal dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh tentang pemilihan umum yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 Undang Undang nomor 11 tahun 2006 oleh pemerintah pusat (DPR RI) mendapat respon dari Ikatan Pemuda Aceh yang berada di Bandung Jawa Barat.

Yazid Baihaqi, Sekretaris Umum IKAPA Bandung melalui siaran persnya kepada media POLITIKACEH.CO menerangkan tentang kekecewaan yang tentunya telah mencederai hati masyarakat Aceh yang berada di tanah rantau terutama pemuda yang sedang melanjutkan studi pendidikan.

Sebagaimana yang diketahui, lahirnya Undang-Undang tentang otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh telah mengorbankan begitu banyak nyawa dan darah. Terlebih kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan kelalaian pemerintah Aceh dalam menjaga kekhususan Aceh, menggores luka yang teramat dalam kepada rakyat Aceh, ditandai dengan adanya pencabutan pasal pasal dalam UUPA yang tidak mengacu pada mekanisme hukum yang berlaku.

Kekeliruan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya menjadi bahan perbincangan yang harus secara cepat dan cermat disikapi. Karena dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan gejolak antara pusat dan daerah hingga ditenggarai akan menyulut luka lama yang tentunya masih segar dalam ingatan.

Mengacu pada ilmu perundang undangan, perubahan peraturan perundang undangan hingga pencabutan peraturan bukan merupakan bagian dari perubahan peraturan perundang undangan. Sebagaimana halnya dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbeda dengan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD.

Namun, kejanggalan terjadi dalam kasus ini ketika DPR RI telah mencabut pasal dalam undang-undang pemerintahan Aceh yang bila ditelisik DPR tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut.

Diamanatkan dalam UUD 1945 dalam pasal 24C ayat (1) tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang atau undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah mahkamah konstitusi; salah satu kewenangan milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ialah perihal legislasi sebagaimana tersirat dalam tiga pilar di teori “trias politica”, yakni: legislatif (sebagai pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (penegak undang-undang). Artinya, bila dilihat dengan kompetensi pengujian (judicial review), kontrol terhadap lembaga legislatif dan eksekutif merupakan kewenangan milik lembaga yudikatif. Sehingga Undang-Undang Pemilu yang telah disahkan oleh dewan perwakilan rakyat tentunya memiliki cacat hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Terkait undang undang Pemerintahan Aceh yang dirasa memang kurang relevan atau perlu perubahan maka itu tidak menjadi permasalahan seandainya prosedur hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

Khusna Munawwarah ketua umum Ikatan Pemuda Aceh (IKAPA) Bandung juga menyatakan dalam releasenya untuk:

1. Meminta baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar bersinergis merawat perdamaian dengan mengacu pada kesepahaman perjanjian di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 silam yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 no 11.

2. Mencabut Undang-Undang Pemilu karena cacat hukum sehingga tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara konstitusi republik indonesia.

3. Meminta agar DPR RI asal dapil Aceh yang tergabung dalam forbes agar lebih serius dalam menyuarakan kekhususan Aceh.

4. Meminta agar para pihak tidak mempolitisasi Mou Helsinki untuk tujuan pribadi atau golongan agar tercapainya keadilan sosial untuk rakyat Aceh.

5. Menyerukan semua elemen masyarakat dan pemerintah -baik eksekutif maupun legislatif- agar tidak lalai dan lebih serius dalam mengawasi dan menjaga kekhususan Aceh dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara.

6. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara-perkara yang menyangkut kekhususan Aceh baik sekarang maupun di masa yang akan datang secara berkeadilan dan taat hukum.

Atas nama seluruh Pemuda dan Rakyat Aceh di Bandung Jawa Barat [PONCUT]