POLITIKACEH.CO | Jakarta – Hari ini, didampingi kuasa hukum para pemohon judicial review UU pemilu akan menghadap Panitera MK untuk meminta dan memeriksa keterangan Pemerintah Indonesia yang telah diserahkan ke depan persidangan MK untuk meminta seluruh daftar alat bukti seluruh proses penyusunan dan pembahasan UU Pemilu yang telah mencabut dua Pasal UUPA. Rabu, (27/09).

Melalui siaran pers, para pemohon meminta ke DPR RI untuk segera membuka semua proses penyusunan dan pembahasan UU Pemilu tersebut, hal tersebut penting dilakukan untuk membongkar seluruh konspirasi jahat untuk menghapuskan kekhususan Aceh.

Kamaruddin SH, kuasa hukum pemohon saat dihubungi wartawan politikaceh.co menerangkan, dirinya dan tim ingin membongkar pihak pihak mana saja yang terlibat dalam penghapusan dua Pasal yang tertuang dalam UUPA.

” Kita akan bongkar habis konspirasi ini, kami menduga banyak pihak yang terlibat. ” terangnya.

Dari hasil keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi, ia dan tim mendapati sangat jelas dua pasal di dalam undang undang Pemerintah Aceh (UUPA) dihapus dengan cara yang sangat sistematis, terstruktur dan melibatkan banyak pihak.

Ia menambahkan, Rakyat Aceh menginginkan seluruh proses pencabutan dua Pasal di dalam UUPA untuk di buka ke publik. Supaya jelas, dikarenakan selama ini isu UUPA di gunakan oleh pihak pihak tertentu untuk kepentingan politik sesaat.

” Kita menginginkan UUPA dapat membawa kesejahteraan untuk rakyat Aceh, bukan komoditas politik.” tutupnya.||[PONCUT]