RAPBA Lambat bukan karena Lelang Jabatan

0
431
RAPBA Lambat bukan karena Lelang Jabatan
Teuku Setia Budl ||RAPBA Lambat bukan karena Lelang Jabatan

POLITIKACEH.CO | BANDA ACEH – Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintahan Aceh, T Setia Budi menegaskan keterlambatan proses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 menjadi APBA sama sekali bukan karena proses lelang terbuka/seleksi jabatan eselon II di jajaran Pemerintah Aceh.

Bahkan, kata Setia Budi, tahapan pelaksanaan tes itu mereka buat, 24-30 Desember 2017 karena banyak tanggal merahnya agar tidak mengganggu jadwal pembahasan dokumen KUA dan PPAS maupun RKA RAPBA 2018. Khusus pada 27-29 Desember 2017, memang jadwal sidang paripurna DPRA tentang pembahasan dan pengesahan enam rancangan qanun prioritas 2017.

“Fit and proper test 350 calon pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Aceh, 24 hingga 30 Desember 2017. Saat itu, tidak ada jadwal pembahasan dokumen KUA PPAS maupun RKA RAPBA 2018 antara legislatif dengan eksekutif,” kata T Setia Budi Serambi di Banda Aceh, Minggu (7/1).

Menurut Setia Budi, hal ini perlu dijelaskannya agar jangan ada yang mengaitkan keterlambatan proses pengesahan APBA karena terpecahnya pikiran dan waktu pejabat jajaran Pemerintah Aceh yang mengikuti proses tahapan pelaksanaan lelang jabatan ini.

Sedangkan dokumen KUA dan PPAS RAPBA 2018, kata Setia Budi sudah diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kepada Banggar DPRA, 31 Juli 2017. Begitu juga dokumen RKA RAPBA 2018, sudah diserahkan TAPA kepada Banggar DPRA, minggu pertama Desember.

Terkait anggapan pejabat saat ini tak serius bekerja karena mereka yang ikut seleksi kembali merasa belum tentu terpilih lagi di posisi yang sama, Setia Budi mengatakan anggapan itu tak tepat. Melainkan saat ini eksekutif menunggu DPRA menjadwalkan pembahasan lanjutan dokumen KUA dan PPAS.

Setia Budi juga terkait pengundurannya dari Pengurus PNA juga sudah terbit surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Aceh Nomor: WI-475.AH.1101 tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) tertanggal 29 Desember 2017. Dalam surat itu nama T Setia Budi sudah tidak ada lagi.

Untuk proses lelang jabatan eselon II di jajaran Pemerintah Aceh, kata Setia Budi, pada minggu ini Tim Pansel akan ke Jakarta melaporkan proses yang sudah mereka lakukan kepada Mendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Seperti diketahui, dari 370 pendaftar seleksi ini, 350 di antaranya lulus administrasi. Kemudian dari jumlah itu, diseleksi lagi menjadi 192 orang atau tiap SKPA tiga calon pejabat eselon II yang akan dipilih gubernur. Pengumuman tiga besar calon SKPA untuk 64 SKPA yang akan diisi akhir bulan ini atau awal bulan depan, setelah Tim Pansel melaporkan hasil pelaksanaan lelang terbuka pejabat eselon II tersebut ke kepada Komisi ASN, Mendagri, dan Menteri PAN-RB serta intansi terkait lainnya minggu ini. “Kita akan umumkan secepatnyanya,” demikian T Setia Budi.||[her|aceh.tribunnews.com]

iklan bottom