Peringati Sumpah Pemuda, FKPH UNIMAL Gelar Diskusi Publik Tentang UU ITE

0
42
Peringati Sumpah Pemuda, FKPH UNIMAL Gelar Diskusi Publik Tentang UU ITE
Peringati Sumpah Pemuda, FKPH UNIMAL Gelar Diskusi Publik Tentang UU ITE

POLITIKACEH.CO | Lhokseumawe –  Dalam momentum peringatan hari Sumpah Pemuda Fórum Kajian Dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengadakan kajian ilmiah dan diskusi publik dengan tema “Hoax Dan Ujaran Kebencian Dalam Perspektif UU ITE”. Lhokseumawe, Sabtu, (27/10/2018).

Muhammad Fadli Ketua Umum FKPH Unimal kepada media POLITIKACEH.CO menerangkan, “Inisiasi ini muncul setelah kita melihat berbagai problematika bangsa terkait Hoax dan ujaran kebencian yang tumbuh bak tumor ganas yang menggerogoti bangsa”.

“Sehingga sebagai pemuda yang memiliki intektualisme tinggi dan  disebut sebagai mahasiswa/i, perlu memfilterisasi terhadap segala yang akan diungkapkan terutama di medsos, agar tidak bisa berujung pidana,” tambah Fadli.

Sealain itu Muhammad Fadli juga mengatakan,pemuda itu adalah barometer untuk perubahan suatu bangsa,baik dan buruknya suatu bangsa tergantung terhadap pemuda yang ada di bangsa tersebut,  salah satu The founding father’s Ir. Soekarno pernah mengatakan “berikan aku 1000 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia”.

“Pemateri pada Kajian Ilmiah Dan Diskusi Publik ini berasal dari Pakar Hukum Pidana Muhammad Hatta Ph.D, Advokat LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe Fauzan S.H dan Iptu Riski Adrian S. IK Kasat Reskrim Polres Kota Lhokseumawe yang mewakili Kapolres Lhokseumawe,” terang Fadli.

Arwan Syahputra, selaku Ketua Panitia dalam acara diskusi ini mengatakan, “Alhamdulillah para mahasiswa/i sangat antusias dalam mengikuti kajian ilmiah dan diskusi publik ini”.

Ia menambahkan, “ada 136 peserta yang mendaftar, padahal kuota yang disiapkan hanya 100 orang pada awalnya, ini membuktikan pemuda-pemudi zaman milenial sekarang masih sangat peduli terhadap permasalahan bangsa,” Ujar Arwan Syahputra.

“Output yang bisa di dapatkan dari hasil kajian ilmiah dan diskusi publik tersebut adalah masyarakat bisa mengetahui bagaimana hoax yang bisa di pidana, dan kritik pemerintah yang juga bisa dipidana dengan diinterprerasikan sebagai Ujaran kebencian, “diskusi adalah nafasnya bagi mahasiswa/i yang merdeka,” tambah Arwan Syahputra.||[]

iklan bottom