Pangdam Iskandar Muda minta pemuda waspadai pihak asing

BANDA ACEH – Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto mengatakan ancaman nyata bangsa Indonesia saat ini adalah perang yang didesain oleh pihak tertentu hendak menguasai tatanan sosial, budaya hingga perpolitikan. Anak muda pun diminta agar tidak lengah dalam menghadapi tantangan itu. “Harus mengantisipasi kemungkinan tersebut, ada pihak asing yang hendak menguasai ekonomi, politik, […]

Wagub Akui Putus Hubungan dengan Zaini

MEULABOH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H Muzakir Manaf mengakui belakangan ini antara dirinya dengan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, sedang terganggu hubungan komunikasi. “Bahkan tak ada komunikasi lagi,” kata Muzakir Manaf saat menyampaikan sambutan pada Haul Ke-1 Dayah Diniyah Darussalam di Meunasah Buloh, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Selasa (15/9). Pria jangkung yang akrab […]

Aksi Ribuan Aswaja Tuntut Pemerintah Aceh

BANDA ACEH – Ribuan massa yang menamakan diri dari ahlusunnahwaljamaah (Aswaja) memadati Banda Aceh, dalam aksinya massa melakukan aksi zikir dan parade akbar pada siang, Kamis (10/0/15). Massa awalnya berkumpul di Makam Syiah Kuala, Lamdingin, Banda Aceh–dalam agenda parade Aswaja, massa bergerak melakukan long march di sepanjang jalan protokol menuju kantor Gubernur dan berakhir di Masjid Raya. Dalam […]

DPR dan Senator Asal Aceh Diminta Jadi Mediator Kasus Din Minimi

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan senator asal Aceh diminta untuk segera turun tangan menyelesaikan kasus Din Minimi. Perwakilan Aceh yang ada di Jakarta diminta untuk menjadi mediator, agar Din Minimi Cs bisa segera kembali. Wacana ini muncul dalam diskusi publik yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, Sabtu (5/9) […]

DPRA Minta Jokowi Segera Hentikan Polemik Bendera Aceh

BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan polemik terkait bendera Aceh. Dia mengklaim keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah sah. Karena tidak ada rekomendasi apapun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Seyogyanya, qanun tersebut sudah […]

Pemerintah Pusat Didesak Setujui Qanun Bendera Aceh Walau Mirip GAM

BANDA ACEH – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta kepada Pemerintah Pusat berhenti terlalu mencurigai Aceh. Menurut dia, Pemerintah Pusat seharusnya mendengar aspirasi rakyat Aceh. Pernyataan ini menanggapi insiden pada peringatan 10 tahun perdamaian Aceh yang diwarnai pengibaran bendera Aceh, Bintang Bulan, baik di Lhokseumawe maupun di Banda Aceh. […]

Mantan Ketua AMM Minta Bendera Aceh Mirip GAM Diubah

BANDA ACEH – Keberadaan bendera Aceh yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi polemik antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Sebab, terjadi silang pendapat menerjemahkan isi dari kesepakatan perdamaian MoU Helsinki, Finlandia. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mensahkan Qanun Aceh Nomor 3 tentang lambang dan bendera Aceh. Namun Pemerintah Pusat baik […]

10 Tahun Perdamaian Aceh di Mata eks Kombatan GAM

BANDA ACEH – Perdamaian Aceh sudah memasuki usia 10 tahun antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun pada usia itu masih terdapat sejumlah persoalan di Aceh yang belum diselesaikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh. Seperti aksi kekerasan bersenjata masih saja terjadi di Aceh kurun waktu itu. Sebut saja misalnya kelompok Din […]

Aceh dalam Bahaya

BANDA ACEH – Aceh menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 hingga tahun 2027 mendatang. Total penerimaan Otsus hingga tahun 2015 mencapai Rp 42,2 triliun. Namun, dana yang besar itu belum memberikan perubahan signifikan bagi pembangunan Aceh. Bagaimana seharusnya dana ini dikelola? Lima rektor perguruan tinggi negeri (PTN) di Aceh (Unsyiah, UIN Ar-Raniry, Unimal, Unsam, […]

UU Desa Sumber Spirit Baru BUMDes

Desa memiliki hak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUM Desa). Sesunguhnya sinyal itu mulai muncul pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, BUM Desa mulai menjamur setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten cukup besar. Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan […]