Hari ini, Kuasa Hukum dan Tim Menghadap Panitera MK di Jakarta

POLITIKACEH.CO | Jakarta – Hari ini, didampingi kuasa hukum para pemohon judicial review UU pemilu akan menghadap Panitera MK untuk meminta dan memeriksa keterangan Pemerintah Indonesia yang telah diserahkan ke depan persidangan MK untuk meminta seluruh daftar alat bukti seluruh proses penyusunan dan pembahasan UU Pemilu yang telah mencabut dua Pasal UUPA. Rabu, (27/09). Melalui […]

IKAPA Bandung : Pencabutan Pasal pada Undang Undang Pemerintahan Aceh ” Tidak Sepakat”

POLITIKACEH.CO | Banda Aceh (22/09) – Terkait pencabutan pasal dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh tentang pemilihan umum yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 Undang Undang nomor 11 tahun 2006 oleh pemerintah pusat (DPR RI) mendapat respon dari Ikatan Pemuda Aceh yang berada di Bandung Jawa Barat. Yazid Baihaqi, Sekretaris Umum IKAPA Bandung melalui siaran persnya […]

DPW PAKAR Bireun Dukung Sikap Pemerintah Aceh dan DPR Aceh Untuk Tim Khusus Pengawal UUPA

POLITIKACEH.CO | Banda Aceh (26/08) – Mengingat undang undang otonomi khusus dan keistimewaan Aceh (UUPA No.11/2006) Sering terjadi polemik serta terjadi konflik kepentingan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan Aceh saat terbitnya peraturan perundang undangan baru di tingkat nasional (Pemerintah Pusat). Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pusat Analisis dan Kajian Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR Bireuen) M.Iqbal […]

DPW PAKAR Bireuen: Pakar Aceh Desak Pemerintah Aceh Kibarkan Bendera Aceh

Saya kira pemerintah pusat tidak perlu curiga dan khawatir terlalu  negatif terhadap kesetiaan rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia. Apalagi mekanisme penggodokan rumusan metode qanun tersebut melibatkan para pihak di Aceh secara prosedural dengan tidak menabrak kehadiran bendera merah putih di Aceh maupun aturan perundang undangan yang lebih tinggi lainnya

DPD RI: Pasca Putusan MK, Pilkada Di Daerah Khusus kehilangan Hak Kekhususan

Jakarta – Wakil Ketua Komite I DPD RI Senator Fachrul Razi, MIP menilai Pasca putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 31/PHP.GUB-XV/2017 berkaitan dengan Pilkada Aceh, telah menyampingkan UU No.11 Tahun 2006 yang bersifat khusus. Selaku orang yang membidangi masalah Pemerintah Daerah dan Pengawasan Pilkada, Senator Fachrul Razi, MIP menuturkan dalam realeasnya (05/04), “dengan sendirinya Putusan tersebut telah […]

Salah Satu Upaya Menjaga Perdamaian, MK harus selesaikan sengketa Pilkada Aceh dengan UUPA

POLITIKACEH.CO| Aceh Selatan – Proses penyelesaian sengketa Pilkada Aceh hingga saat ini belum mengerucutkan hasil, hal tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan.‎ Angga Riadi anak korban konflik mengingatkan MK agar penyelesaian sengketa pilkada Aceh harus mengacu kepada UUPA. Hal tersebut sebagaimana disampaikan kepada wartawan Politikaceh.co Rabu (30/03). “jangan buat generasi Aceh atau anak korban konflik […]

DPRK Aceh Timur Minta Gubernur Tidak Lawan UUPA

IDI RAYEK – DPRK Aceh Timur meminta Gubernur Aceh tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Hal itu disampaikan Ketua DPRK Aceh Timur melalui surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tertanggal 10 Oktober 2016. Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPRK Aceh Timur, perihal pelantikan anggota KIP Aceh Timur periode 2013-2018. Selasa, […]